APBD Sidoarjo 2026 Ketok Palu Rp 5,716 Triliun, Bupati Subandi Targetkan Pembangunan Lebih Maksimal
Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 senilai Rp 5,716 triliun. Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Sidoarjo pada Selasa (25/11/2025). Kesepakatan ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor strategis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam struktur APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 5,040 triliun, sementara pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 675 miliar. Bupati Sidoarjo, Subandi, menyampaikan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran rutin, tetapi instrumen utama untuk menjamin agenda pembangunan berjalan terarah, efisien, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“APBD 2026 harus menjadi instrumen untuk memaksimalkan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua warga Sidoarjo,” ujar Bupati Subandi dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan APBD tahun mendatang diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pemerataan pembangunan, menuntaskan persoalan infrastruktur dasar, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. “APBD 2026 kami arahkan untuk semakin memantapkan pembangunan daerah dan mewujudkan Sidoarjo yang lebih baik, terutama dalam pelayanan publik dan infrastruktur,” tambahnya.
Rekomendasi Banggar untuk Pelaksanaan APBD 2026
Pada kesempatan yang sama, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Poin-poin tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah yang dinilai perlu segera ditangani.
Sektor penanganan banjir menjadi perhatian utama legislatif. Banggar menilai bahwa problem banjir yang terus berulang terutama pada musim penghujan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang, bukan hanya solusi sementara. Pembuatan embung sebagai penampung air dan penguatan sistem drainase dinilai menjadi strategi penting untuk menekan risiko genangan di wilayah perkotaan yang jumlahnya terus meningkat.
Selain infrastruktur banjir, perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum juga masuk dalam fokus kebijakan. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu menunjang konektivitas wilayah, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperlancar aktivitas sosial masyarakat.
Di sektor pendidikan, Banggar menekankan perlunya peningkatan fasilitas sekolah melalui rehabilitasi bangunan dan penyediaan sarana pendukung. Kondisi fisik sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan dinilai dapat menghambat kenyamanan dan keselamatan peserta didik. Pemerintah daerah diminta memastikan alokasi anggaran mengutamakan peningkatan kualitas serta pemerataan layanan pendidikan.
Di bidang kesehatan, peningkatan layanan rumah sakit daerah, puskesmas, serta penyediaan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam penguatan perlindungan kesehatan masyarakat. Banggar menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus mampu menjangkau seluruh masyarakat hingga tingkat desa.
Sektor ketahanan pangan juga menjadi sorotan penting. Pemerintah daerah didorong memperkuat dukungan bagi petani, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pengembangan inovasi pertanian. Ketahanan pangan dianggap berperan strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi regional dan nasional.
Dorong Efektivitas Pengelolaan Anggaran
Lebih jauh, Banggar DPRD Sidoarjo mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka anggaran, melainkan oleh efektivitas implementasi dan ketepatan sasaran program. Pemerintah daerah diminta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja publik agar manfaat APBD dapat dirasakan merata.
Bupati Subandi menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan pelaksanaan program prioritas dilakukan secara terukur, tepat waktu, dan mengedepankan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan komitmen untuk terus membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembangunan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan APBD menjadi alat untuk menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Sidoarjo,” tegasnya.
Harapan untuk Tahun Anggaran 2026
Dengan disahkannya APBD 2026, baik pemerintah daerah maupun DPRD berharap bahwa program kerja prioritas dapat terlaksana secara optimal. APBD diharapkan mampu menopang pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemerataan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan daya saing daerah.
Paripurna penetapan APBD 2026 menutup rangkaian pembahasan panjang antara eksekutif dan legislatif. Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam menargetkan pembangunan Sidoarjo yang lebih progresif di tahun mendatang.
Pemerintah menegaskan akan terus mengawal setiap tahapan pelaksanaan anggaran agar tidak menyimpang dari tujuan awal, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Sidoarjo dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, bersih, dan profesional.
Team : Suaranuswa.com
