Prabowo Perintahkan Perbaikan Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia. Arahan itu disampaikan menyusul munculnya berbagai catatan dari masyarakat dan peneliti mengenai kendala di lapangan, mulai dari kebersihan dapur hingga distribusi makanan yang belum merata.
Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/10/2025), Prabowo menegaskan bahwa mutu dan higienitas makanan yang disajikan kepada anak-anak penerima program MBG tidak boleh ditawar. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan seluruh dapur MBG beroperasi dengan standar kebersihan yang tinggi.
> “Kita tidak boleh kompromi terhadap kualitas makanan anak-anak. Jika perlu, dapur MBG harus memiliki peralatan seperti dapur militer atau rumah sakit — lengkap dengan alat sterilisasi, test kit, dan filter air bersih,” ujar Prabowo.
Presiden juga menginstruksikan kepada kementerian dan pemerintah daerah agar memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari mutu dan keamanan makanan yang dikonsumsi.
Catatan dari Kalangan Peneliti
Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai evaluasi ini merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, niat baik pemerintah melalui program MBG harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tujuan peningkatan gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara maksimal.
> “Pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Ada laporan mengenai makanan yang kurang layak, dapur yang belum memenuhi standar sanitasi, serta distribusi yang terlambat,” kata Bawono dalam sebuah diskusi publik bertema Tantangan dan Evaluasi Program MBG, di Jakarta, Senin (7/10/2025).
Ia menilai bahwa sebagian masalah terjadi karena mekanisme kerja lintas instansi belum sepenuhnya sinkron. “Ini program besar dengan anggaran besar. Perlu sistem audit dan pengawasan berlapis, serta keterlibatan masyarakat agar program ini tidak kehilangan kepercayaan publik,” ujarnya.
Potret Pelaksanaan di Daerah
Hasil pemantauan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi tantangan beragam. Di beberapa wilayah Indonesia timur, misalnya, masih ditemukan dapur MBG yang belum memiliki fasilitas memadai untuk menjamin higienitas makanan.
Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan setempat, Maria Ledo, mengakui bahwa pihaknya masih beradaptasi dengan sistem baru.
“Kami sudah mulai menjalankan pelatihan higienitas dan gizi bersama Dinas Kesehatan. Namun alat pendukung seperti sterilisator dan filter air bersih belum seluruhnya tersedia,” ujarnya.
Sementara itu, di Kota Bogor, pelaksanaan program mendapat apresiasi karena melibatkan koperasi serta pelaku usaha mikro dan petani lokal. Wali Kota Bogor, Rudianto Achmad, menyebut kerja sama tersebut membantu menjaga kualitas bahan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Kami pastikan bahan baku datang dari petani lokal agar segar dan bergizi. Program ini tidak hanya soal makan gratis, tapi juga menguatkan ketahanan pangan daerah,” kata Rudianto.
Upaya Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat mulai melakukan sejumlah langkah korektif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah membentuk Tim Pengendali Kualitas MBG untuk memastikan seluruh dapur penyedia makanan mematuhi standar nasional.
> “Tim ini melibatkan ahli gizi, petugas kesehatan lingkungan, dan auditor pemerintah. Mereka akan melakukan sertifikasi higienitas terhadap setiap dapur MBG di seluruh provinsi,” ujar Muhadjir.
Ia menambahkan, pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan uji acak terhadap makanan yang didistribusikan.
“Kalau ada dapur yang tidak memenuhi syarat, kita hentikan sementara sampai mereka melakukan perbaikan,” tegasnya.
Kementerian Pertanian juga diberi mandat untuk menjaga kelancaran pasokan bahan pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pihaknya telah menyiapkan sistem rantai pasok langsung dari kelompok tani ke dapur MBG, tanpa perantara.
“Dengan begitu, bahan lebih segar dan harga lebih stabil. Kami ingin setiap anak mendapatkan makanan yang benar-benar layak,” katanya.
Dorongan Transparansi dan Partisipasi Publik
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang gizi masyarakat menyambut baik langkah perbaikan tersebut, namun meminta agar pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik. Direktur LSM Gizi Bangsa, Ratna Wulandari, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.
> “Kalau masyarakat bisa ikut mengawasi dan melapor jika ada penyimpangan, maka efektivitas program akan meningkat. Pemerintah perlu menyediakan kanal pengaduan dan laporan berbasis digital agar mudah diakses,” ujarnya.
Ratna menilai penggunaan teknologi dapat menjadi kunci dalam menjaga transparansi. “Sistem pelaporan berbasis foto dan lokasi akan membantu pemerintah memastikan makanan benar-benar sampai ke penerima dengan kondisi baik,” katanya menambahkan.
Komitmen Pemerintah
Presiden Prabowo menegaskan kembali bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah amanat moral dan sosial pemerintah untuk menciptakan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas. Ia meminta seluruh jajaran tidak menganggap enteng tanggung jawab ini.
> “Anak-anak Indonesia adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapat makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di seluruh provinsi.
Rapat tersebut akan dihadiri oleh para kepala daerah, perwakilan kementerian, lembaga pengawas, serta organisasi masyarakat sipil.
Melalui langkah perbaikan yang lebih terarah dan partisipatif, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi fondasi kuat bagi upaya menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Dewi
Tanggal: 8 Oktober 2025
