Jakarta, 24 September 2025 – Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 diwarnai aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Ribuan petani dari berbagai daerah tumpah ruah ke ibu kota membawa beragam tuntutan, mulai dari percepatan reforma agraria, perlindungan terhadap lahan pertanian, hingga perbaikan kebijakan pangan nasional.
Untuk mengantisipasi kericuhan, Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, menegaskan bahwa seluruh pengamanan dilakukan secara humanis. “Kami siapkan personel dalam jumlah besar untuk memastikan jalannya aksi tetap tertib dan aman. Kami juga meminta maaf kepada masyarakat bila ada gangguan arus lalu lintas akibat kegiatan ini,” ujarnya.
Tuntutan Reforma Agraria
Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama berbagai organisasi tani menegaskan bahwa perjuangan reforma agraria sejati belum sepenuhnya terealisasi. Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyebut banyak petani masih mengalami konflik lahan dengan perusahaan besar dan pemerintah daerah.
“Kami mendesak pemerintah mempercepat redistribusi tanah, memberikan perlindungan harga hasil pertanian, serta menghentikan kriminalisasi petani yang memperjuangkan haknya,” tegasnya di depan massa aksi.
Selain masalah lahan, isu harga pupuk dan ketersediaan sarana produksi pertanian juga menjadi sorotan. Petani menilai kebijakan subsidi pupuk tidak tepat sasaran, sementara impor beras dan pangan pokok dinilai melemahkan kesejahteraan petani lokal.
Respons Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyatakan tetap berkomitmen pada agenda reforma agraria. Menteri ATR/BPN [Nama Menteri] mengatakan, sejak 2020 hingga 2025 pemerintah telah membagikan jutaan sertifikat tanah kepada rakyat. Namun, ia mengakui masih ada kendala dalam penyelesaian konflik lahan dengan perusahaan perkebunan besar.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menegaskan upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan terus dilakukan, termasuk dengan menjaga stok beras dan memperkuat produksi lokal.
Dinamika Politik
Aksi ini menjadi sorotan politik karena terjadi di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan pangan nasional. Beberapa partai oposisi menyuarakan dukungan terhadap tuntutan petani, sementara partai-partai koalisi pemerintah meminta agar masalah ini diselesaikan dengan dialog dan solusi konkret.
Pengamat politik menilai, isu agraria dan pangan akan menjadi salah satu agenda panas menjelang tahun politik 2029. “Kebijakan pertanian dan reforma agraria tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi politik pemerintah di mata rakyat kecil,” ujar [Nama Pengamat], analis politik dari Universitas Indonesia.
Kondisi di Lapangan
Pantauan hingga siang hari, aksi berlangsung relatif kondusif. Massa membentangkan spanduk bertuliskan “Reforma Agraria Sejati, Harga Pangan Adil” serta berorasi secara bergantian. Beberapa ruas jalan di sekitar Senayan sempat mengalami kemacetan panjang, namun arus lalu lintas mulai terurai setelah polisi melakukan rekayasa jalur.
Aksi peringatan Hari Tani Nasional ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga malam hari, dengan agenda doa bersama dan penyampaian petisi rakyat kepada pimpinan DPR RI.
Wartawan : Dewi
