Pembelian Pertalite Bakal Dibatasi, Masyarakat Berpenghasilan Tinggi Jadi Sorotan
Pemerintah berencana memperketat aturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite. Kebijakan ini diarahkan agar subsidi energi lebih tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam skema yang tengah disiapkan, masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan desil 10 berdasarkan data sosial ekonomi pemerintah berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite. Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif tinggi dibandingkan kelompok lainnya.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah masyarakat dengan penghasilan di atas Rp6,5 juta per bulan. Namun, batas penghasilan tersebut perlu dilihat kembali berdasarkan aturan resmi pemerintah karena penerapan kebijakan dapat menggunakan sejumlah indikator, bukan hanya pendapatan.
Pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan potensi salah sasaran dalam penyaluran subsidi BBM. Selama ini, subsidi Pertalite menjadi salah satu komponen belanja energi yang cukup besar.
Jika kebijakan diberlakukan, masyarakat berpenghasilan tinggi kemungkinan akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pendataan dan penerapannya jelas agar tidak menimbulkan kebingungan maupun keresahan di tengah masyarakat.
Masyarakat pun diimbau menunggu ketentuan resmi sebelum mengambil kesimpulan mengenai kapan dan bagaimana pembatasan Pertalite tersebut mulai diterapkan.
Redaksi : Team Suaranuswa.com
